Kutai Barat – Pengadilan Negeri (PN) Kutai Barat resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kutai Barat guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan hukum bagi kelompok penyandang disabilitas. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dirangkaikan dengan agenda Sosialisasi Pelayanan Penyandang Disabilitas, pada Kamis (17/9/2026).
Acara yang berlangsung di Ruang Sidang 1 Kantor PN Kutai Barat ini dihadiri langsung oleh Ketua PN Kutai Barat, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., dan Kepala SLB Negeri Kutai Barat, Paina Mardyati, S.Pd., M.Pd.K. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran hakim, pejabat struktural, serta para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda terdepan pengadilan.
Kerja sama ini mencakup sejumlah poin esensial, di antaranya penyediaan pendampingan teknis dan penerjemah bahasa isyarat bagi masyarakat penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, hingga fasilitasi pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengadilan.
Ketua PN Kutai Barat, Taufiqurrohman, menyampaikan bahwa langkah progresif ini merupakan wujud nyata komitmen institusinya dalam mendukung peradilan yang inklusif dan ramah disabilitas, selaras dengan pedoman yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI.
"Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa terkecuali. Melalui kerja sama dengan SLB Negeri Kutai Barat, kami ingin memastikan tidak ada hambatan komunikasi maupun fasilitas bagi saudara-saudari kita para penyandang disabilitas saat berurusan di pengadilan," tegas Taufiqurrohman.
Usai prosesi penandatanganan, kegiatan langsung dilanjutkan dengan sesi sosialisasi dan pelatihan singkat. Dalam sesi ini, tenaga ahli dari SLB Negeri Kutai Barat membagikan materi teknis terkait etika berinteraksi, pengenalan ragam karakteristik disabilitas, hingga dasar-dasar pendampingan komunikasi dan penggunaan bahasa isyarat dasar bagi petugas PTSP.
Melalui kemitraan jangka panjang ini, PN Kutai Barat ke depannya dapat langsung melibatkan tenaga pendamping atau penerjemah ahli dari SLBN Kutai Barat apabila terdapat pendaftar perkara, saksi, maupun pihak berperkara yang membutuhkan aksesibilitas khusus.
Langkah konkret ini diharapkan mampu menciptakan iklim pelayanan hukum yang humanis, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat.
